Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi STIT Hamzah Fansuri

Susunan organisasi STIT Hamzah Fansuri diatur dalam Statuta STIT Hamzah Fansuri (revisi 2020), Bab V tentang Organisasi. Secara organisatoris, STIT Hamzah Fansuri berada di lingkungan Yayasan, dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Yayasan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembinaan fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Kopertais Wilayah V Aceh (Pasal 17).

Unsur Organisasi

STIT Hamzah Fansuri terdiri atas unsur-unsur berikut (Pasal 20):

  1. Ketua dan Wakil Ketua;
  2. Senat Sekolah Tinggi;
  3. Program Studi;
  4. Kelompok Dosen;
  5. Bagian Administrasi;
  6. Lembaga Pelaksana Teknis, yaitu Perpustakaan, Pusat Komputer dan Pangkalan Data, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Bahasa, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
  7. Lembaga Nonstruktural.

Ketua

Ketua adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketua bertugas merumuskan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi; serta mengawasi dan menilai prestasi dan proses penyelenggaraan pendidikan. Ketua bertanggung jawab atas tercapainya visi, misi, dan tujuan serta standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 21).

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua menyelenggarakan fungsi (Pasal 22):

  • koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  • pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungan;
  • pelaksanaan kebijakan teknis yang menjadi tanggung jawabnya;
  • pengelolaan administrasi dan manajemen;
  • pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat;
  • pengawasan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan;
  • penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan.

Wakil Ketua

Ketua dibantu oleh tiga Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua (Pasal 23).

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Membantu Ketua memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengoordinasikan (Pasal 24):

  • perumusan rencana dan program kerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  • pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  • pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti;
  • penyusunan program pendidikan dalam berbagai tingkatan dan bidang;
  • perencanaan dan pelaksanaan kerja sama di bidang akademik;
  • pengolahan data bidang akademik;
  • kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah masyarakat dan pembangunan;
  • penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan.

Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Membantu Ketua memimpin kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, ketenagaan, dan administrasi umum, serta mengoordinasikan (Pasal 25):

  • perumusan rencana dan program kerja bidang keuangan, inventaris kekayaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan administrasi umum;
  • penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi;
  • pengelolaan keuangan, inventaris kekayaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
  • ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
  • pengolahan data bidang administrasi umum;
  • penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Membantu Ketua memimpin pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, kerja sama, serta informasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga, dan mengoordinasikan (Pasal 26):

  • perumusan rencana dan program kerja bidang kemahasiswaan dan kerja sama;
  • pendataan dan penelusuran alumni;
  • pendataan dan evaluasi beasiswa bagi dosen dan mahasiswa;
  • pembinaan sikap, minat, dan orientasi kegiatan mahasiswa;
  • usaha kesejahteraan, bimbingan, dan penyuluhan mahasiswa;
  • pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  • kerja sama dengan unsur pelaksana dalam bidang kemahasiswaan;
  • penciptaan iklim kampus yang baik serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  • pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
  • pengolahan data kemahasiswaan, penilaian prestasi, dan penyusunan laporan.

Atas pertimbangan Senat, Ketua dapat mengangkat atau meniadakan Wakil Ketua bidang lain sesuai kebutuhan (Pasal 27).

Senat

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi. Senat diketuai oleh Ketua Sekolah Tinggi atau oleh unsur dosen, didampingi seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat (Pasal 28). Tugas dan susunan anggotanya dapat dilihat di halaman Senat Akademik.

Program Studi

Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh Ketua Program Studi, bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan dibantu oleh seorang Sekretaris. Program studi bertugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi (Pasal 29–30). Program studi terdiri atas Ketua dan Sekretaris Program Studi, laboratorium, dan dosen (Pasal 31). Ketua Program Studi membentuk tim akademik yang berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Pasal 32).

Laboratorium adalah perangkat penunjang pendidikan di bawah Ketua Program Studi, dipimpin oleh dosen yang memenuhi persyaratan keahlian. Penambahan dan penutupan laboratorium ditetapkan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat (Pasal 33).

Lihat juga: Struktur Organisasi PAI dan Struktur Organisasi MPI.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Sekolah Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pusat ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. Tugasnya adalah melaksanakan, mengoordinasikan, mengembangkan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola administrasi dan sumber daya yang diperlukan (Pasal 34–35).

Arah penelitian adalah pengkajian, penguatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernapaskan Islam, sedangkan arah pengabdian adalah pengamalan dan pemberdayaannya di masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian didokumentasikan dan dapat dipublikasikan (Pasal 36–37).

Bagian Administrasi

Bagian Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua II. Bagian ini menyelenggarakan ketatausahaan, tata arsip, tata persuratan, dan bahan laporan administrasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, dan umum (Pasal 38–39). Bagian Administrasi terdiri atas (Pasal 40–41):

  • Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan: rencana kerja, registrasi dan herregistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta pelaporan.
  • Subbagian Data dan Pelaporan: penyusunan basis data dan pelaporan bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, aset, dan kepegawaian.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian: administrasi kepegawaian, inventaris kekayaan, tata arsip dan persuratan, kerumahtanggaan, serta perlengkapan.
  • Subbagian Keuangan: perencanaan dan pelaksanaan anggaran, administrasi pengadaan, pertanggungjawaban keuangan, dan laporan akuntabilitas kerja.

Unit Pelaksana Teknis

  • Perpustakaan, dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dengan pembinaan teknis oleh Wakil Ketua I (Pasal 42).
  • Pusat Komputer dan Pangkalan Data, unit pengembangan sistem informasi serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Ketua (Pasal 43).
  • Pusat Bahasa, unit di bidang pendidikan bahasa, dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua (Pasal 44).
  • Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, unit pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua, dengan pembinaan teknis oleh Wakil Ketua I (Pasal 45). Lihat halaman Lembaga Penjamin Mutu.

Struktur organisasi dan uraian tugas tiap unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Lembaga Nonstruktural

Ketua dapat membentuk lembaga nonstruktural sebagai unsur penunjang sesuai kebutuhan. Penambahan jabatan di luar ketentuan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Ketua sepanjang tidak menyalahi aturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Pasal 46–47).